Modernisasi Politik

1. Pendahuluan

Dewasa ini ada kesan bahwa orang menerima modrnisasi semata-mata dalam bidang sosial ekonomi. Orang dikatakan modrn sejauh ia telah mencapai taraf hidup ekonomi yang mapan dan bergaya hidup kebarat-baratan. Pandangan ini keliru karena modrnisasi merupakan pengertian yang luas dan menyeluruh yang melibatkan berbagai bidang kehidupan, juga menyentuh unsur manusiawi dengan segala nilai kemanusiaan, persepsi, mentalitas dan kehendak bebas manusia. Modernisasi politik sendiri pada dasarnya membicarakan”proses pengambilan kebijakan (policies) dan keputusan (decision) dalam kehidupan budaya माडर्न.

2. Modernisasi Politik

Pola hubungan antarbangsa dewasa ini dan kemajuan alat komunikasi yang semakin canggih membuka perspektif baru terutama bagi negara-negara berkembang. Hal ini juga berlaku bagi negara Indonesia sebagai sebuah negara berkembang. Sikap keterbukaan bangsa Indonesia terhadap kemajuan zaman membuka kesempatan untuk memanfaatkan keberhasilan dan kemajuan kebudayaan Barat, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup, persepsi, maupun tata hidup kemasyarakatan.

Bagaimanapun juga dampak yang diakibatkan karena perjumpaan kita dengan dunia luar beserta segala perangkat dan kemajuan budayanya, menghadapkan bangsa kita pada tantangan zaman yang perlu diatasi serta masalah yang semakin kompleks untuk dipecahkan. Sejauh mana kita membuka diri dan menyeleksi pengaruh-pengaruh dari luar ini demi kemajuan bangsa kita. Hal ini jelas menyentuh masalah integrasi dan identitas nasional dan bahkan masalah pemerataan kesejahteraan sosial. Kita juga dihadapkan pada sistem politik yang mampu membaca aspirasi rakyat dan menyalurkan keinginan serta kebutuhan masyarakat yang semakin besar kedalam bentuk-bentuk yang tanggap dan relevan. Demikian pula tantangan untuk membentuk birokrasi yang mampu memperlancar penanganan masalah, sehingga rakyat merasa mendapatkan pelayanan yang wajar dan layak.

Modernisasi bangsa pada dasarnya dihadapkan pada permasalahan proses peningkataan riil kemampuan masyarakat untuk menghadapi tantangan serta pemecahan masalah kemajuan zaman yang semakin kompleks itu. Modernisasi kehidupan masyarakat, pertama-tama bukan terletak pada tersedianya peralatan mutakhir untuk digunakan, sehinggga masyarakat merasa senang dan tenang pada zamannya, melainkan dalam kedewasaan masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya terhadap berbagai alternatif yang disediakan berkat kemajuan zaman. Kedewasaan masyarakat yang dimaksud akan terwujud apabila didukung oleh iklim, di mana masyarakat betul-betul mendapatkan kesempatan menjatuhkan pilihannya secara sadar.

Dari uraian di atas, modernisasi poloitik yang berwawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah pendewasaan masyarakat seluas mungkin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar mampu mengahadapi persoalan-persoalan bangsa dan negara dan melihat persoalan tersebut secara saksama, menentukan sikap serta memberikan keputusannya secara mantap untuk kepentingan bangsa dan kemajuan bersama. Sasaran-sasaran yang mencerminkan semangat kebangsaan dan memwujudkan kesejahteraan social tamapak pada pencapaian hal-hal berikut. Pertama, menyangkut kepentingan pelaku-pelaku dalam masyarakat, yaitu pertumbuhan sosial ekonomi, pertumbuhan pribadi, persamaan derajat, dan menghargai multikultural. Kedua, menyangkut kepentingan struktur masyarakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas nasional, partisipasi sosial, dan kemandirian. Ketiga, menyangkut interaksi yang menjaga dinamika antara pelaku dan struktur masyarakat, yitu keadilan sosial, stabilitas nasional, dan keseimbangan lingkunagan hidup. Ketiga hal tersebut diatas akan terealisasi sejauh dikondisikan oleh kehidupan politik yang mampu menyalurkan gagasan, inisiatif dan aspirasi masyarakat. Cara yang dapat digunakan untuk meralisasikan sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk merealisasikan tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah memwujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan pertama-tama tampak dalam terlaksananya pertumbuhan pribadi (being) dan pertumbuhan sosial ekonomi (having), yang diatur berdasarkan keadilan sosial sehingga terciptalah pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemampuan untuk menampung dinamika masyarakat dan menyerap unsur-unsur yang baru dan positif, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat.

Untuk itu perlu memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat agar mereka bisa menyumbang kemampuan dan pikiran mereka untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dalam masyarakat juga tumbuh rasa solidaritas yang mampu memupuk kebersamaan serta kerukunan dan menjamin rasa kepekaan terhadap kepentingan bersama.

3. Kemampuan untuk memecahkan konflik.

Dalam pemecahan konflik ini diperlukan pemecahan dalam suasana musyawarah, sehingga semua pihak merasa dihargai dan diakui. Titik pijak yang menjadi pegangan untuk menciptakan suasana ini adalah prinsip demokrasi yang mengakui dan menghargai keanekaragaman masyarakat baik dalam budaya, suku, ras dan agama. Dalam suasana inilah keseimbangan hidup masyarakat dapat dijamin dan dipupuk lebih lanjut.

3. Pendidikan Politik

Strategi pendidikan politik merupakan jalan yang mengandung langkah-langkah yang diperlukan untuka mencapai sasaran modernisasi baik dalam nilai kemanusiaan, mentalitas dan prsepsi masyarakat. “Pendidikan politik diarahkan untuk menumbuhkan dan memantapkan kesadaran masyarakat untuk hidup berbangsa dan bernegara”² Maksudnya adalah membangkitkan rasa tanggung jawab dalam diri masyarakat atas kelangsung hidup bangsa dan negara serta tanah air, berpartisipasi dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan tanah air.

Warga negara perlu berpartisipasi dalam politik agar modernisasi politik benar-benar mencerminkan rasa kebangsaan dan dijalankan demi kepentingan bersama terutama cita-cita luhur bangsa untuk menciptakan rakyat yang makmur dan sejahtera. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, maka diperlukan usaha untuk membangkitkan kesadaran berpolitik dalam masyarakat melalui pendidikan masyarakat menuju budaya politik.

Hal ini dapat diusahakan dengan Menumbuhkan kelompok-kelompok belajarpolitik di seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan dan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terselengaranya pendidikan politik ini, maka diharapkan untuk menghargai dan menghormati suasana musyawarah untuk mufakat, dengan demikian ditumbuhkan suasana dialog dan diskusi yang intens untuk membahas masalah-masalah yang timbul. Selain itu juga diperlukan suasana yang menghargai pendapat pihak lain sehingga dalam pendidikan politik ini tidak mematikan inisatif dan kreativitas pihak lain.

Pendidikan politik ini diharapkan dapat melahirka masyarakat yang mampu menjalankan peran-peran berikut:

1. Mengidentifikasikan realitas sosial, sehingga mampu mencari jalan keluar yang diperlukan.

2. Menganalisa realitas sosial, sehingga lebih dipahami. Hal ini dapat membantu agar masyarakat lebih memahami lingkungannya dan termasuk dirinya sendiri, sehingga masyarakat dilatih untuk bersikap kritis, rasional dan realistis.

3. Merumuskan masalah dengan tepat dan jelas, mengolahnya dan mencari alternatif pemecahan masalah yang paling tepat sehingga dalam diri setiap pribadi ditumbuhkan rasa tanggungjawa untuk terilibat dalam pemecahan masalah tersebut.

4. Melaksanakan keputusan yang telah diambil dalam musyawarah dalam tindakan nyata.

5. Membuat evaluasi tentang apa yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diperbaiki dan disempurnakan segala kekurangannya.

Namun, dalam bidang sosial budaya ada masalah yang dapat menghambat pelaksanaan pendidikan politik ini, diantaranya bahaya elitism dan birokratisme.

• Elitisme

Yaitu sikap yang kurang menghargai kemampuan masyarakat umum. Sikap ini dapat menyebabkan kaum elit menyusun perencanaan yang akhirnya kurang meraangsang inisiatif dan kreatifitas masyarakat untuk menyumbangkan pikiran dan kemampuannya bagi kemajuan bangsa dan negara.

• Birokratisme

Birokrasi memang sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran pengelolaan kehidupan bangsa dan negara. Fungsinya adalah melancarkan dan melayani arus kebutuhan masyarakat. Namun birokrasi yang cendrung menguasai dan memasuki semua bidang kehidupan dapat menimbulkan penurunan kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Penutup

Inti dari modernisasi politik adalah menekankan keterlibatan rakyat dalam berpolitik, menyumbangkan kemampuan dan aspirasi mereka bagi pembangunan negara ke arah yang lebih maju. Dari pihak elit politik juga dituntut sikap kepedulian terhadap aspirasi rakyat, hendaknya dalam mengambil kebijakan politik aspirasi rakyat diperhatikan sehingga mereka tidak merasa dikucilkan atau merasa bukan bagian dari warga negara Indonesia.

Persatuan dalam bidang politik ini sangat penting karena sangat mempengaruhi kesatuan yang lainnya yang tercakup dalam Wawasan Nusantara (kesatuan ekonomi, sosial budaya, dan pertahan keamamnan). Hal ini disebabkan karena politik memegang pranan penting dalam kehidupan sebuah negara, terutama dalam mengambil kebijakan dan keputusan baik dalam bidang politik itu sendiri, ekonomi, sosial budaya maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gaffar, Afan. Drs (ed). Beberapa Aspek Pembangunan Politik. Jakarta: Cv Rajawali, 1983.

2. Poespowardojo, Soerjanto. Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia, 1989.

3. Susilorekso, S. Dr. Filsafat Wawasan Nusantara. Malang: Pustaka Publikasi Filsafat Teologi Widya Sasana, 2007.

1